Trenpolitik.com – Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, mengungkapkan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) mengalami pemangkasan sebesar 0,2845 persen.
Anggaran awal yang sebesar Rp71 triliun harus dipotong sekitar Rp200,2 miliar.
Dadan menyampaikan hal ini usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Rabu malam, 12 Februari 2025.
Sebelumnya, BGN termasuk lembaga yang tidak terdampak oleh pemangkasan anggaran, namun akhirnya terimbas kebijakan tersebut.
Efisiensi Anggaran Berdasarkan Instruksi Presiden
Pemangkasan ini dimulai setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke kantor BGN, di mana beliau mengarahkan BGN untuk efisiensi anggaran pada sektor pengadaan lahan infrastruktur, khususnya untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Presiden menyarankan agar BGN memanfaatkan lahan yang bisa dipinjam dari instansi lain, seperti kementerian, Pemerintah Daerah, atau BUMN, untuk menghemat anggaran.
Meski pemangkasan ini terjadi, Dadan memastikan bahwa program MBG tetap berjalan sesuai rencana dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang pada 2025.
Ia juga menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini tidak akan memengaruhi anggaran untuk pegawai.
Instruksi Presiden untuk Efisiensi Anggaran Negara
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara, dengan penghematan yang diproyeksikan mencapai Rp306,69 triliun.
Salah satu fokus pemangkasan adalah belanja kementerian dan lembaga (K/L), yang dipangkas sebesar Rp256,1 triliun, serta alokasi dana transfer ke daerah (TKD) yang dikurangi sebesar Rp50,59 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengeluarkan surat edaran untuk menindaklanjuti Inpres tersebut, dengan pemangkasan anggaran untuk belanja seperti alat tulis, rapat, dan pendidikan serta pelatihan.
Dampak Pemangkasan Anggaran pada Perekonomian
Pemangkasan anggaran ini tentunya membawa dampak signifikan bagi perekonomian, terutama terkait dengan pengangguran dan daya beli masyarakat.
Menurut M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, pemangkasan anggaran yang terjadi, terutama di sektor strategis, dapat menghambat konsumsi domestik dan pembangunan infrastruktur, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, berkurangnya anggaran untuk sektor-sektor produktif dapat menurunkan daya saing dan kepercayaan sektor swasta untuk berinvestasi.
Meskipun program MBG dapat memberi dampak positif terhadap perekonomian, Rizal menilai dampak tersebut mungkin tidak sebanding dengan kerugian dari pemangkasan anggaran lainnya.
Rekomendasi Kebijakan Fiskal yang Seimbang
Dalam menghadapi kondisi ini, Rizal merekomendasikan kebijakan fiskal yang lebih seimbang, yang mengutamakan keberlanjutan ekonomi dan perlindungan kesejahteraan sosial, agar stabilitas ekonomi dapat terjaga. (*)
